Anton menambahkan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.
"Iya, Rp 5,7 triliun," ujar Anton saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).
Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.
Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.
(Baca: Dalam Lima Tahun, Anggaran DPR Meningkat Hampir Tiga Kali Lipat)
Saat ditanya kenaikan anggaran dari tahun ini yang hanya sebesar Rp 4,26 triliun, Anton menjawab ada berbagai keperluan pada tahun 2018. Salah satunya adalah renovasi ruangan anggota dewan.
"Ya penataan kawasan dulu. Saya kan sudah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI Jakarta lebih bagus dari kamar DPR. Kaya gedung juga itu dulu dibangun untuk 800 orang sekarang udah 500 orang," kata Anton.
"Malah seandainya itu mesti semua masyarakat dukung dong. Harus diperbaiki, dibangun. Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi," lanjut dia.
Berdasarkan pemberitaan di Koran Tempo, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.
"Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus,” kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, Selasa, 8 Agustus 2017.
Masih berdasarkan pemberitaan di Tempo, Anton tak bersedia merinci peruntukan anggaran itu. Ia hanya menyatakan Dewan akan membahasnya segera setelah Presiden Jokowi membacakan nota keuangan. Hasilnya lalu dibawa ke Badan Anggaran DPR.
“Rapat kilat semua,” kata Anton.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bergulir, seiring dengan kenaikan pagu anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp 5,7 triliun. Naik Rp 1,4 triliun dari pagu Tahun Anggaran 2017.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi dari pembangunan gedung baru tersebut.
"Itu sudah diprogramkan lama," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Gedung Nusantara I DPR yang digunakan sebagai ruang fraksi dan ruang kerja anggota adalah yang dinilai sudah tak layak.
Fahri menyebutkan, gedung 23 lantai tersebut saat dibangun tahun 1988 hanya untuk sekitar 40 orang anggota dan tanpa staf ahli. Adapun anggota DPR pada periode 2014-2019 berjumlah 560 orang. Jumlahnya akan bertambah menjadi 575 pada periode mendatang.
Di tambah lagi dengan tenaga ahli masing-masing anggota dewan dan satuan kerja. Begitu pula jumlah wartawan yang semakin bertambah.
"Masa enggak nambah rumah? Ibarat tamu, kaliannya saja nambah, masa kami enggak nambah ruangan. Kan sumpek," ujarnya.
Namun, gedung lama menurutnya tak akan dihancurkan dan akan digunakan oleh DPD yang saat ini belum memiliki tempat. Di samping itu, DPR juga berencana membuat alun-alun demokrasi untuk masyarakat. Semuanya akan dibangun di lokasi kompleks parlemen.
"Alun-alun saja sama gedung," kata dia.
Anggaran penataan kawasan parlemen pada tahun 2018 mencapai Rp 500 miliar. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).
Adapun Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai ide alun-alun demokrasi yang disuarakan Fahri sebetulnya cukup bagus. Ia mencontohkan saat dirinya berkunjung ke Taiwan. Tempat semacam alun-alun demokrasi ditemukannya di DPRD Kota Taichung.
"Itu lah tempat masyarakat berdemonstrasi. Karena daripada di jalanan kayak begitu. Enggak manusiawi," tuturnya.
Pembuatan tempat khusus untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut juga dinilai mampu menghindari kemacetan akibat adanya demonstrasi di depan Gedung DPR. Alun-alun demokrasi di DPRD Taichung itu, kata Arsul, cukup luas dan dilengkapi fasilitas umum.
"Di sana dibuat alun-alun kayak lapangan parkir timur Senayan. Bagus, ada toilet segala macam," ucapnya. "Ruang aspirasi atau apa, kalau itu saya setuju. Asal jangan mewah-mewah," sambung Arsul.
Anggaran DPR Tahun Anggaran 2018 direncanakan naik menjadi Rp 5,7 triliun atau sebesar 34 persen dari anggaran DPR Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp 4,26 triliun. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan kenaikan anggaran salah satunya bakal dialokasikan penataan kawasan parlemen.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyatakan anggaran penataan kawasan parlemen pada tahun 2018 mencapai Rp 500 miliar. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).
"Ini kan kawasan yang harus segera ditata. Tempat demo juga harus dibuat. Tempatnya enggak ada. Orang harus demo ke DPR. Nanti DPR yang hajar eksekutif," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Ia menambahkan, saat ini anggaran penataan kawasan parlemen juga sudah disiapkan untuk menyewa konsultan melakukan kajian. Selanjutnya pada tahun 2018 akan dimulai pembangunan dan diperkirakan berjalan lebih dari setahun.
"Itu bertahap. Anggarannya sekarang ini anggaran APBN-P yang kemarin untuk studi konsultan. Kemudian anggaran di 2018 nanti ditaruh untuk pondasi. Mudah-mudahan anggota DPR sekarang tidak harus menikmatinya, ini untuk masa depan demokrasi Indonesia," lanjut Fahri.
Sementara itu, untuk pembangunan tempat tinggal anggota DPR, Fahri menyatakan akan dibangun apartemen. Namun, ia mengatakan, pembangunannya tak menggunakan uang negara karena melibatkan pihak swasta.
"Apartemen jangan salah. Itu tanah milik Setneg (Sekretariat Negara), telah disershkan ke grup Lippo, tadinya mau dibikin mall, kami menentang, jangan dong dibikin mall. Kalau mau bikin apartemen supaya anggota DPR punya kesempatan relokasi. Biar deket. Kan mulia itu," tutur Fahri.
"Dan itu bukan pakai uang negara. Kan di sini banyak hotel swasta. Nah itu dibangun swasta tapi boleh kerja sama dengan koperasi BUMN. Nanti kemudian anggota DPR tidak tinggal jauh-jauh," lanjut dia.
Anggaran DPR Tahun Anggaran 2018 direncanakan naik menjadi Rp 5,7 triliun atau sebesar 34 persen dari anggaran DPR Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp 4,26 triliun.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan kenaikan anggaran salah satunya bakal dialokasikan penataan kawasan parlemen.
Fahri menyatakan salah satu program penataan kawasan parlemen ialah pembangunan kompleks tempat tinggal anggota DPR.
Proyek penataan kawasan parlemen meliputi pembangunan gedung baru untuk ruangan anggota DPR, apartemen untuk tempat tinggal anggota DPR, dan alun-alun demokrasi untuk tempat masyarakat berdemonstrasi.